Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

 

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat;
    Sekretariat terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Umum dan Keuangan.
  3. Bidang Penataan Desa;
    Bidang Penataan Desa terdiri dari :
    1. Seksi Penataan Desa; dan
    2. Seksi Keuangan dan Aset Desa.
  4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
    Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa; dan
    2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam Desa.
  5. Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
    Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
    1. Seksi Badan Permusyawaratan Desa; dan
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 
TUGAS DAN KEWAJIBAN, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
JABATAN-JABATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Kepala Dinas:

Tugas dan Kewajiban pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan desa;
  2. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan SDM dan SDA;
  3. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
  4. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
  5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
  2. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
  4. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
  5. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
  6. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
  7. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
  8. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
  9. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
  10. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penataan desa, bidang pengembangan SDM dan SDA, dan bidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat;
  11. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  12. menyelenggarakan penataan desa dan memfasilitasi kerja sama antar desa;
  13. menyelenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
  14. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  15. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
  16. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  17. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Dinas:

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
  3. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
  7. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
  8. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
  9. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  10. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  11. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  12. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan ;
  13. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
  14. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi keuangan dan aset;
  15. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksannaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
  16. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
  17. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
  18. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  19. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B.a) Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
  3. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  6. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
  7. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pemberdayaan masyarakat dan desa;
  8. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  9. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
  10. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan Dinas;
  11. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  12. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
  13. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
  14. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
  15. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
  16. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
  17. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
  18. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
  19. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi : usul kenaikan pangkat; perpindahan; pensiun; penilaian pelaksanaan pekerjaan; kenaikan gaji berkala; cuti; ijin; masa kerja; peralihan status; dan Layanan administrasi kepegawaian lainnya.
  20. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
  21. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
  22. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
  23. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;
  24. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
  25. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  26. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B. b) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan peraturan yang ada untuk kelancaran tugas.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
  6. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
  7. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
  8. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
  9. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
  10. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
  11. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
  12. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
  13. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
  14. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
  15. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
  16. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
  17. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan ;
  18. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
  19. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
  20. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
  21. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
  22. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaaan;
  23. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
  24. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Kepala Bidang Penataan Desa

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penataan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penataan desa;
  2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset desa; dan
  3. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penataan desa serta bidang keuangan dan aset desa;
  8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan desa serta bidang keuangan dan aset desa;
  9. melaksanakan pembinaan penataan desa serta bidang keuangan dan aset desa;
  10. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penataan desa;
  11. melaksanakan penyelarasan kebijakan nasional, dan Provinsi dengan kebijakan skala kabupaten tentang penataan dan evaluasi perkembangan desa;
  12. melaksanakan penyelarasan kebijakan nasional, dan Provinsi dengan kebijakan skala kabupaten tentang keuangan serta aset desa; dan
  13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penataan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C.a) Kepala Seksi Penataan Desa

Tugas dan Kewajiban teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi penataan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan desa;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penataan desa;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penataan desa; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan penataan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang penataan desa;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penataan desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penataan desa;
  9. melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa;
  10. melakukan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum, pemantauan dan evaluasi klarifikasi, dan pelaporan penyusunan produk hukum desa bidang pemerintahan ekonomi dan sosial budaya;
  11. melakukan fasilitasi penyiapan sistem informasi produk hukum desa bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial budaya;
  12. melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka penataan desa skala Daerah;
  13. melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka evaluasi perkembangan desa, pekan inovasi desa, lomba desa, labsite, serta pusat pembelajaran desa skala kabupaten;
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penataan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

C.b ) Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi keuangan dan aset desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset desa;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan aset desa; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan keuangan dan aset desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset desa;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan keuangan dan aset desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. melakukan penyelarasan kebijakan nasional dan provinsi dengan kebijakan skala kabupaten tentang keuangan serta aset desa;
  9. melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka penataan keuangan serta aset desa skala Kabupaten;
  10. melakukan koordinasi pengelolaan keuangan desa;
  11. melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka penataan keuangan serta aset desa skala kabupaten;
  12. melakukan koordinasi pengelolaan keuangan desa; dan
  13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keuangan dan Aset Desa serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  14. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D. Bidang Pengembangan SDM dan SDA

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan SDM dan SDA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembagangan SDM pemerintah desa;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SDA desa;
  3. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang pengembagangan SDM pemerintah desa serta bidang pengembangan SDA desa;
  8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembagangan SDM pemerintah desa serta bidang pengembangan SDA desa;
  9. melaksanakan pembinaan pengembagangan SDM pemerintah desa serta bidang pengembangan SDA desa;
  10. melaksanakan sosialisasi terkait pengembangan SDM pemerintah desa dan pengembangan SDA desa;
  11. melaksanakan evaluasi dan promosi dalam pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
  12. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan SDM dan SDA dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D.a) Kepala Seksi Pengembangan SDM Pemerintah Desa

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan SDM pemerintah desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan SDM pemerintah desa;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SDM pemerintah desa;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SDM pemerintah desa; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan pengembangan SDM pemerintah desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan SDM pemerintah desa;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan SDM pemerintah desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pengembangan SDM pemerintah desa;
  9. melakukan sosialisasi pengembangan sistem informasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas pemerintah desa, pengawasan dan pengendalian dalam penataan keuangan serta aset desa lingkup Kabupaten;
  10. melakukan orientasi manajemen pemerintahan desa dan penataan kewenangan Desa;
  11. melakukan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tata cara penyusunan produk hukum desa bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya;
  12. melakukan fasilitasi pelatihan penyusunan produk hukum desa Pedoman penjaminan dan pengendalian mutu produk hukum desa skala Daerah;
  13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan SDM Pemerintah Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  14. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

D. b) Kepala Seksi Pengembangan SDA Desa Kepahlawanan

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan SDA desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan SDA desa;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SDA desa;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SDA desa; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan pengembangan SDA desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan SDA desa;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan SDA desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. melakukan penyelarasan kebijakan Nasional dan Provinsi dengan kebijakan skala Kabupaten tentang sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  9. melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam pembinaan kelompok teknologi tepat guna skala Kabupaten;
  10. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  11. melakukan sosialisasi, pengembangan sistem informasi bimbingan teknis, peningkatan kapasitas Pemerintah, pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan kelompok lingkup Daerah;
  12. melakukan evaluasi dan promosi dalam pengembangan teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
  13. melakukan penyelarasan kebijakan nasional dan provinsi dengan kebijakan skala kabupaten tentang kerjasama desa dengan lembaga non Pemerintah;
  14. melakukan sosialisasi, pendampingan serta penelitian dan pengembangan kerja sama desa dengan lembaga non Pemerintah lingkup Kabupaten;
  15. melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka kerja sama desa dan Kelurahan dengan lembaga non Pemerintah skala Kabupaten;
  16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan SDA Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  17. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E. Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang badan permusyawaratan desa;
  2. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  3. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  4. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  5. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
  6. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
  7. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang badan permusyawaratan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat;
  8. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang badan permusyawaratan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat;
  9. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat;
  10. melaksanakan peemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten;
  11. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
  12. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E.a) Kepala Seksi Badan Permusyawaratan Desa

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi badan permusyawaratan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang badan permusyawaratan desa;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang badan permusyawaratan desa;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang badan permusyawaratan desa; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan badan permusyawaratan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang badan permusyawaratan desa;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan badan permusyawaratan desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. melakukan penyelarasan kebijakan Nasional dan Provinsi dengan kebijakan skala Kabupaten tentang BPD;
  9. melakukan pemberian bantuan teknis dan bantuan keuangan dalam rangka pembinaan BPD lingkup Kabupaten;
  10. melakukan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, pengawasan, dan pengendalian BPD;
  11. melakukan koordinasi BPD, serta perumusan pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas BPD;
  12. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  13. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E.b) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas dan Kewajiban memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
  2. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
  3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

  1. merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  3. mengawasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  4. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  5. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
  6. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
  7. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  8. melakukan penyelarasan kebijakan nasional dan provinsi dengan kebijakan skala kabupaten tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  9. melakukan penyelarasan kebijakan Nasional dan Provinsi dengan kebijakan skala Kabupaten tentang Posyandu;
  10. melakukan pemberian pedoman pengakuan hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat pada desa;
  11. melakukan pemberian pedoman partisipasi lembaga adat dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam perencanaan pembangunan desa dan bantuan teknis dan keuangan dalam pembinaan lembaga desa lainnya pendukung Pemerintahan Desa skala Daerah;
  12. melakukan pemberian pedoman inklusi Sosial lembaga adat dan kesatuan masyarakat hukum, pelaksanaan sosialisasi, pengembangan sistem informasi bimbingan teknis, peningkatan kapasitas pemerintah, lembaga kemasyarakatan, pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan kelembagaan desa pendukung Pemerintahan Desa lingkup Daerah;
  13. melakukan koordinasi lembaga kemasyarakatan desa pendukung desa skala Kabupaten;
  14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  15. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di wilayah kerjanya masing – masing.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di Bidang Penataan Desa, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, Bidang Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai keahlian.

Kontak

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0474 321007
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili

Kunjungi Sosial Media